Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pemungutannya dibebankan kepada pihak lain. Berikut ini 4 contoh pajak tidak langsung yang perlu Anda ketahui Pengertian Pajak Tidak Langsung Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang pemungutannya dibebankan kepada pihak lain. Konsekuensinya, orang yang bertanggung jawab atas administrasi pajak dan pembayar pajak adalah orang yang berbeda. Pajak tidak langsung juga dapat didefinisikan sebagai perpajakan pada individu atau entitas yang pada akhirnya dibayarkan oleh orang lain. Badan yang mengumpulkan pajak kemudian akan mengirimkannya/melaporkannya ke pemerintah. Jenis pemungutan yang berlaku dalam pajak tidak langsung bersifat tidak menentu. Artinya, pemberlakuan pajak tidak dilakukan secara berkala layaknya pajak langsung, melainkan tergantung dari peristiwa yang membuat kewajiban untuk membayar pajak muncul. Agar dapat memahami lebih baik lagi, kita bisa mengambil PPN sebagai contoh pajak tidak langsung. Kewajiban membayar PPN baru muncul jika terjadi transaksi jual-beli. Jika tidak terjadi transaksi, maka kewajiban perpajakannya tidak muncul Masih bingung dengan penjelasan di atas? Untuk mendapatkan pemahaman lebih jauh lagi, Anda harus mengetahui unsur-unsur dalam pajak tidak langsung. Unsur-Unsur Pajak Tidak Langsung Terdapat tiga unsur yang dapat kita gunakan untuk mengenali pajak tidak langsung Penanggungjawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak, bila padanya terdapat faktor atau kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak. Penanggung pajak adalah orang yang pada faktanya dalam arti ekonomis memikul beban pajak. Pemikul beban pajak adalah orang yang menurut maksud dari pembuat undang-undang harus memikul beban pajak destinaris. Nah, apabila unsur-unsur tersebut terdapat pada lebih dari satu orang terpisah, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung. Contoh Pajak Tidak Langsung Contoh umum pajak tidak langsung adalah bea masuk, bahan bakar, minuman keras, dan pajak rokok. Beberapa pajak tidak langsung juga dapat disebut sebagai pajak konsumsi seperti Pajak Pertambahan Nilai PPN. Sebaliknya, Pajak Penghasilan PPh adalah contoh paling jelas dari pajak langsung karena orang yang mendapatkan penghasilanlah yang membayarkan pajaknya. Berikut ini 4 contoh pajak tidak langsung yang perlu Anda ketahui PPN Pajak Pertambahan Nilai PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak PKP. Jadi, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Namun, yang berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan adalah pedagang/penjual. Tarif PPN sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Berikut daftar tarif PPN Tarif PPN 0% berlaku untuk ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak. Tarif PPN 10% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah Zona Ekonomi Ekslusif ZEE dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeaan. Tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif 10%, besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 20% disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku. PPnBM Pajak Penjualan Atas Barang Mewah PPnBM adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penjualan suatu barang mewah. Barang yang termasuk dalam barang mewah tergolong dalam kategori berikut ini Barang tersebut tidak termasuk bahan kebutuhan pokok. Barang tersebut hanya dikonsumsi oleh golongan masyarakat tertentu. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status kekayaan semata. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat dengan pendapatan tinggi. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang No. 42 tahun 2009, tarif yang dikenakan untuk PPnBM paling rendah sebesar 10% dan paling tinggi 200%. Namun, apabila pengusaha melakukan ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, maka akan dikenai pajak dengan tarif sebesar 0%. Bea Masuk Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan pada undang-undang yang dikenakan untuk barang-barang yang memasuki daerah pabean. Jenis dan kondisi barang impor akan sangat memengaruhi pengenaan bea masuknya. Nilai pabean atas barang impor dapat dihitung dari harga barang Cost, unsur asuransi Insurance, dan biaya angkut Freight yang dikonversi dalam satuan kurs rupiah dengan nilai tukar yang berlaku pada hari dihitungnya bea masuk tersebut. Cukai Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat serta karakteristik tertentu, seperti Konsumsinya perlu dikendalikan. Peredasarannya perlu diawasi. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan negara. Pajak cukai dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan Republik Indonesia. Berikut ini contoh barang yang dikenakan cukai Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. Hasil tembakau seperti, sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan atau bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Ilustrasi dana untuk APBD. Foto ShutterstockSelain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD.Dengan mengalokasikan dana melalui APBD, diharapkan pemerintah daerah dapat melaksanakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di mengetahui dampak dari APBD terhadap perekonomian di suatu daerah, simak penjelasan lengkapnya dalam uraian artikel Berita Bisnis di bawah tentang APBDIlustrasi dana untuk APBD. Foto PexelsBerdasarkan Permendagri No 21 Tahun 2011, APBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan telah disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, dan juga ditetapkan dengan peraturan dari buku Membuka Cakrawala Ekonomi terbitan PT Grafindo Media Pratama, APBD merupakan suatu gambaran tentang perencanaan keuangan daerah yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam suatu periode Ateng Syafruddin yang dikutip dari laman Kementerian Keuangan, fungsi dan kedudukan APBD, yaitu sebagai dasar kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan keuangan yang akan dilaksanakan untuk masa tertentu satu tahun anggaran.Landasan hukum APBD termaktub dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 78 ayat 1 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD.Dampak dari APBD Terhadap Perekonomian di Suatu DaerahIlustrasi dana untuk APBD. Foto PexelsSeperti APBN, keberadaan APBD juga berpengaruh besar terhadap perekonomian. Merangkum Buku Siswa EKONOMI Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial Untuk Siswa SMA/MA Kelas XI Kurikulum 2013 karya Basuki Darsono, dampak dari APBD terhadap perekonomian di suatu daerah adalah sebagai berikut1. APBD mampu memberikan pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi di daerahDengan adanya APBD, pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan pembangunan ekonomi sehingga semua kegiatan dapat terarah dan perekonomian daerah diharapkan bisa APBD dapat digunakan sebagai alat perbaikan perekonomianJika daerah mengalami gejala ekonomi yang buruk, misalnya mengalami ekonomi biaya tinggi, APBD dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian. Caranya, pada penyusunan APBD tahun berikutnya, pemerintah daerah harus mengurangi atau bahkan menghapuskan beberapa pungutan yang APBD dapat memengaruhi perubahan harga di daerahSebagai contoh, dalam rangka meningkatkan PAD, pemerintah daerah menaikkan tarif beberapa pungutan, seperti tarif pendaftaran rumah sakit, tarif pengujian kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak sarang burung kenaikan tarif tersebut tentu akan berpengaruh terhadap harga barang dan jasa. Satu hal yang perlu diingat oleh pemerintah daerah, jangan sampai kenaikan-kenaikan tersebut menimbulkan ekonomi biaya APBD mampu memengaruhi tingkat produktivitas perusahaanApabila pemerintah daerah menetapkan peraturan yang menghambat lalu lintas barang dan jasa antar daerah, hal itu akan memengaruhi produktivitas perusahaan-perusahaan tertentu. Misalnya seperti perusahaan yang menjual produknya ke daerah lain, atau perusahaan yang mendatangkan bahan bakunya dari daerah APBD dapat memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatanMisalnya, di Garut kita mengenal adanya sarang burung walet yang tentunya membuat kaya para pemiliknya. Agar kekayaan mereka tidak bertumpuk dan menimbulkan kecemburuan sosial serta menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan maka pada APBD dianggarkan pajak sarang burung yang dikenakan pada pemilik sarang burung walet akan digunakan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat banyak. Dengan demikian, distribusi pendapatan masyarakat diharapkan lebih yang dimaksud dengan APBD?Struktur APBD apa saja?Apa landasan hukum APBD?

dampak langsung pengenaan pajak atas suatu barang adalah